Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte menilai tata kelola penanganan pandemi Covid 19, terkendala dalam aspek koordinasi. Philips menilai pemerintah pusat dan daerah masih kurang maksimal dalam penanganan pandemi Covid 19. "Dalam konteks tata kelola kita, ada masalah yang kurang terang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," ujar Philips dalam Webinar Refleksi Penanganan Covid 19 di Indonesia, Kamis (11/3/2021).
Koordinasi sesama pemerintah daerah, menurut Philips, juga kurang maksimal. Philips menilai antar pemerintah daerah kurang koordinasi dalam penanganan pandemi Covid 19. Padahal pandemi Covid 19 terjadi menembus batas wilayah antar daerah.
"Ketika dia menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Daerah saling berbatasan, tapi kelihatannya kurang ada koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah," tutur Philips. Masalah penerapan aturan juga masih menjadi kendala dalam penanganan pandemi Covid 19. Philips mengingatkan perdebatan mengenai pro dan kontra dalam penerapan Undang Undang Kekarantinaan Kesehatan di masa awal awal pandemi Covid 19.
Pemilihan regulasi, menurut Philips, menjadi penentu tata cara penanganan Covid 19. "Keputusan aturan hukum yang diambil mempengaruhi struktur satgas covid. Sehingga dia mempengaruhi bangunan satgas kita," kata Philips. Tata kelola data selama pandemi Covid 19, menurut Philips, juga menjadi kendala. Dirinya mengatakan pada awal awal masa pandemi Covid 19, data sangat susah untuk diakses.
Padahal ketersediaan data sangat dibutuhkan dalam menentukan langkah penanganan pandemi Covid 19. Philips menilai terdapat kekurangan dalam pengelolaan data di Indonesia. "Saya kira bukan transparansi pemerintah atau tidak tapi kemampuan mengakumulasi data kita agak terbatas. Saya kira ini bukan cuma soal kesehatan," pungkas Philips.
